Siantar Online

17 Juni 2009

Pers Siantar Kembali Dianiaya Penguasa

Filed under: Uncategorized — siantarmen @ 1:17 pm
Tags:

Perjalanan Pematang Siantar sebagai kota perjuangan pers telah terukir dalam sejarah. Meski kecil, tak begitu luas, kota ini menghasilkan banyak tokoh nasional yang berjasa banyak buat negeri ini. Salah satunya, yang pernah menjadi wakil presiden, H Adam Malik. Ia dikenal sangat hebat karena karirnya dimulai sebagai wartawan.
Mungkin, sudah dilupakan banyak orang, dalam perjuangan merebut kemerdekaan, kota ini pernah terbit ‘Soeara Kita’ yang didirikan Urbanus Pardede dan ‘Zaman Kita’ yang diterbitkan SM Simanjuntak serta Arief Lubis. Lalu AM Sipahutar yang belakangan ikut mendirikan ‘Antara’ pernah membuat koran ‘Sinar’ yang diedarkan secara lokal. Pematang Siantar dalam lanjutan perjalanannya menghasilkan banyak generasi yang kemudian berkiprah di media nasional, seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan Kantor Berita Antara.
Artinya, sejarah media massa tak pernah lepas dari kota ini, siapa pun tak bisa memungkirinya. Memang, dalam perjalanan waktu, pernah ada masa-masa suram dalam penerbitan media massa, bukan hanya di Pematang Siantar, tetapi di Indonesia. Ketika rezim Orde Baru memasung kebebasan pers. Semua berita harus versi pemerintah, bagi yang bersebarangan akan dibredel dan dibungkam sekalian orangnya!
Masa-masa suram itu telah berlalu, Indonesia menggemgam kembali kebebasan pers setelah era reformasi. Menyusul dihapuskannya ketentuan SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), UU No 40 Tahun 1999 lahir sebagai momentum bangkitnya pers Indonesia kembali. Kebebasan pers juga terasa gaungnya ke Pematang Siantar, dengan munculnya beberapa media lokal, selain media nasional dan media Sumatra Utara.
Konsekwensi kebebasan pers, kini dunia media massa terasa sangat longgar. Bahkan ada yang mengeluhkan, terlalu bebas, sehingga siapa saja bisa mendirikan perusahaan pers dan menjadi wartawan. Mungkin, ini dampak dari eforia kebebasan, setelah 32 tahun terkungkung atas nama kepentingan stabilitas nasional. Namun, sesuai hukum pasar, pada waktunya titik ekuilubrium (keseimbangan) akan muncul, siapa yang berkualitas, dialah yang bertahan menjawab tantangan jaman.
Bagi wartawan dan perusahaan penerbitan pers, era reformasi merupakan masa keemasan. Tidak ada lagi budaya telepon, sensor dan bredel dari penguasa. Tidak jamannya lagi penguasa ‘marah-marah’, membenci atau menggunakan arogansi dalam menghadapi media. Meski kadang dirugikan, UU Pers telah mengatur mekanisme hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan pers.
UU Pers melindungi wartawan dalam mencari berita yang diperlukan. Peran pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator, penguasa tak boleh lagi mengintervensi kebebasan pers atas nama apa pun. Jika tidak, penguasa bisa dipidana paling lama dua tahun dan didenda paling banyak Rp500 juta karena telah menghalangi kebebasan pers. Sekali pun media massa itu memiliki sikap yang berbeda dengan penguasa.
Lalu bagaimana jejak kebebasan pers di Pematang Siantar setelah era reformasi? Masih segar dalam ingatan, wartawan Medan Bisnis, Samsudin Harahap dipukuli di depan rumah dinas wali kota yang seharusnya mengayomi warganya. Kasus ini mengundang kemarahan wartawan yang tergabung dalam Forum Pembebasan Wartawan. Untuk pertamakali dalam sejarah, rumah dinas walikota didemo wartawan dan dilakukan acara tabur bunga.
Kasus ini hanya mengorbankan Samsudin Harahap yang malah dituduh menganiaya oknum tentara yang ketepatan sedang menjaga rumah dinas walikota. Pengaduan Samsudin Harahap terhadap beberapa oknum pejabat Pemerintah Kota Pematang Siantar sampai sekarang tak jelas. Penegakan hukum terasa sangat lemah dalam kasus ini, sebab polisinya orang sipil dan polisinya militer, tak melanjutkan pengusutan kasus ini.
Sejarah juga mencatat di kota ini, penguasa mengadukan wartawan karena pemberitaan. Berita sang wartawan yang kini sudah almarhum bukannya ditangani menurut UU Pers, malah dikriminalisasi. Belum selesai kasus ini, sang wartawan yang terkenal vokal ini, sudah dipanggil menghadap KhalikNya. Ah, bagaimana pun hal ini bisa terjadi terhadap wartawan lain, mungkin hanya menunggu waktu. Itu karena penguasanya tak memahami dunia pers, hanya disenangi sepanjang menguntungkan saja.
Kabar terbaru, beberapa media massa terbitan Sumatra Utara dan Pematang Siantar ‘didiskualifikasi’ (istilah yang dibuat penguasa). Uniknya, nama-nama media massa ini dituliskan di kantor informasi dan komunikasi (Infokom) yang seharusnya berada di garis terdepan membela kebebasan pers di daerah. Pengertian penguasa Siantar, diskualifikasi berarti dihentikan berlangganan. Ah, seperti ikut main bola saja, ada istilah diskualifikasi, atau sedang ikut tender, tak memenuhi syarat!
Anehnya, pejabat kota ini tidak ‘gentleman’ mengumumkan ke publik mengapa ada larangan langganan media massa tersebut. Memang, tak ada paksaan bagi seseorang untuk membeli atau membaca media massa tertentu. Namun, jika itu dilakukan penguasa yang lahir di era reformasi, yang juga harus tunduk kepada UU Pers, persoalan menjadi lain. Itu bisa dikategorikan sebagai tindakan memasung kebebasan pers, bisa ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik sebab ada istilah diskualifikasi.
Mungkin diperlukan keberanian dari wartawan dan perusahaan penerbitan pers untuk ‘menggugatnya’ bahkan mempidanakan. Sayangnya, kita melihat semangat solidaritas pers makin menurun. Ada kecenderungan, sesama pers sudah saling membiarkan. Padahal, jika arogansi penguasa ini dibiarkan, maka siapa saja pun bisa menjadi korban, kendati mungkin saat ini sedang mesra dengan rezim yang ada.
Itulah sebabnya, pers Pematang Siantar kembali dianiaya penguasa dan akan terus dianiaya. Belakangan beredar kabar, wartawan yang bisa meliput di Pemerintah Kota Pematang Siantar harus menggunakan tanda pengenal yang resmi dari Kantor Infokom. Ini adalah pengekangan dalam bentuk baru, yang akan menindas kebebasan pers.
Gilirannya, isi koran pun harus seragam, sesuai keinginan penguasa. Tak boleh lagi ada warna yang berbeda. Padahal ini negara demokrasi bung, kritik dan saran diperlukan untuk maju. Apalagi Pematang Siantar bukan kerajaan, yang penguasanya bisa semau gue! Jadi, kebebasan pers harus diperjuangkan, apa pun harganya!! Siantar ini kota perjuangan pers…..(BS)

Pers Siantar Kembali Dianiaya Penguasa

Filed under: Uncategorized — siantarmen @ 1:16 pm
Tags:

Perjalanan Pematang Siantar sebagai kota perjuangan pers telah terukir dalam sejarah. Meski kecil, tak begitu luas, kota ini menghasilkan banyak tokoh nasional yang berjasa banyak buat negeri ini. Salah satunya, yang pernah menjadi wakil presiden, H Adam Malik. Ia dikenal sangat hebat karena karirnya dimulai sebagai wartawan.
Mungkin, sudah dilupakan banyak orang, dalam perjuangan merebut kemerdekaan, kota ini pernah terbit ‘Soeara Kita’ yang didirikan Urbanus Pardede dan ‘Zaman Kita’ yang diterbitkan SM Simanjuntak serta Arief Lubis. Lalu AM Sipahutar yang belakangan ikut mendirikan ‘Antara’ pernah membuat koran ‘Sinar’ yang diedarkan secara lokal. Pematang Siantar dalam lanjutan perjalanannya menghasilkan banyak generasi yang kemudian berkiprah di media nasional, seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan Kantor Berita Antara.
Artinya, sejarah media massa tak pernah lepas dari kota ini, siapa pun tak bisa memungkirinya. Memang, dalam perjalanan waktu, pernah ada masa-masa suram dalam penerbitan media massa, bukan hanya di Pematang Siantar, tetapi di Indonesia. Ketika rezim Orde Baru memasung kebebasan pers. Semua berita harus versi pemerintah, bagi yang bersebarangan akan dibredel dan dibungkam sekalian orangnya!
Masa-masa suram itu telah berlalu, Indonesia menggemgam kembali kebebasan pers setelah era reformasi. Menyusul dihapuskannya ketentuan SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), UU No 40 Tahun 1999 lahir sebagai momentum bangkitnya pers Indonesia kembali. Kebebasan pers juga terasa gaungnya ke Pematang Siantar, dengan munculnya beberapa media lokal, selain media nasional dan media Sumatra Utara.
Konsekwensi kebebasan pers, kini dunia media massa terasa sangat longgar. Bahkan ada yang mengeluhkan, terlalu bebas, sehingga siapa saja bisa mendirikan perusahaan pers dan menjadi wartawan. Mungkin, ini dampak dari eforia kebebasan, setelah 32 tahun terkungkung atas nama kepentingan stabilitas nasional. Namun, sesuai hukum pasar, pada waktunya titik ekuilubrium (keseimbangan) akan muncul, siapa yang berkualitas, dialah yang bertahan menjawab tantangan jaman.
Bagi wartawan dan perusahaan penerbitan pers, era reformasi merupakan masa keemasan. Tidak ada lagi budaya telepon, sensor dan bredel dari penguasa. Tidak jamannya lagi penguasa ‘marah-marah’, membenci atau menggunakan arogansi dalam menghadapi media. Meski kadang dirugikan, UU Pers telah mengatur mekanisme hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan pers.
UU Pers melindungi wartawan dalam mencari berita yang diperlukan. Peran pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator, penguasa tak boleh lagi mengintervensi kebebasan pers atas nama apa pun. Jika tidak, penguasa bisa dipidana paling lama dua tahun dan didenda paling banyak Rp500 juta karena telah menghalangi kebebasan pers. Sekali pun media massa itu memiliki sikap yang berbeda dengan penguasa.
Lalu bagaimana jejak kebebasan pers di Pematang Siantar setelah era reformasi? Masih segar dalam ingatan, wartawan Medan Bisnis, Samsudin Harahap dipukuli di depan rumah dinas wali kota yang seharusnya mengayomi warganya. Kasus ini mengundang kemarahan wartawan yang tergabung dalam Forum Pembebasan Wartawan. Untuk pertamakali dalam sejarah, rumah dinas walikota didemo wartawan dan dilakukan acara tabur bunga.
Kasus ini hanya mengorbankan Samsudin Harahap yang malah dituduh menganiaya oknum tentara yang ketepatan sedang menjaga rumah dinas walikota. Pengaduan Samsudin Harahap terhadap beberapa oknum pejabat Pemerintah Kota Pematang Siantar sampai sekarang tak jelas. Penegakan hukum terasa sangat lemah dalam kasus ini, sebab polisinya orang sipil dan polisinya militer, tak melanjutkan pengusutan kasus ini.
Sejarah juga mencatat di kota ini, penguasa mengadukan wartawan karena pemberitaan. Berita sang wartawan yang kini sudah almarhum bukannya ditangani menurut UU Pers, malah dikriminalisasi. Belum selesai kasus ini, sang wartawan yang terkenal vokal ini, sudah dipanggil menghadap KhalikNya. Ah, bagaimana pun hal ini bisa terjadi terhadap wartawan lain, mungkin hanya menunggu waktu. Itu karena penguasanya tak memahami dunia pers, hanya disenangi sepanjang menguntungkan saja.
Kabar terbaru, beberapa media massa terbitan Sumatra Utara dan Pematang Siantar ‘didiskualifikasi’ (istilah yang dibuat penguasa). Uniknya, nama-nama media massa ini dituliskan di kantor informasi dan komunikasi (Infokom) yang seharusnya berada di garis terdepan membela kebebasan pers di daerah. Pengertian penguasa Siantar, diskualifikasi berarti dihentikan berlangganan. Ah, seperti ikut main bola saja, ada istilah diskualifikasi, atau sedang ikut tender, tak memenuhi syarat!
Anehnya, pejabat kota ini tidak ‘gentleman’ mengumumkan ke publik mengapa ada larangan langganan media massa tersebut. Memang, tak ada paksaan bagi seseorang untuk membeli atau membaca media massa tertentu. Namun, jika itu dilakukan penguasa yang lahir di era reformasi, yang juga harus tunduk kepada UU Pers, persoalan menjadi lain. Itu bisa dikategorikan sebagai tindakan memasung kebebasan pers, bisa ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik sebab ada istilah diskualifikasi.
Mungkin diperlukan keberanian dari wartawan dan perusahaan penerbitan pers untuk ‘menggugatnya’ bahkan mempidanakan. Sayangnya, kita melihat semangat solidaritas pers makin menurun. Ada kecenderungan, sesama pers sudah saling membiarkan. Padahal, jika arogansi penguasa ini dibiarkan, maka siapa saja pun bisa menjadi korban, kendati mungkin saat ini sedang mesra dengan rezim yang ada.
Itulah sebabnya, pers Pematang Siantar kembali dianiaya penguasa dan akan terus dianiaya. Belakangan beredar kabar, wartawan yang bisa meliput di Pemerintah Kota Pematang Siantar harus menggunakan tanda pengenal yang resmi dari Kantor Infokom. Ini adalah pengekangan dalam bentuk baru, yang akan menindas kebebasan pers.
Gilirannya, isi koran pun harus seragam, sesuai keinginan penguasa. Tak boleh lagi ada warna yang berbeda. Padahal ini negara demokrasi bung, kritik dan saran diperlukan untuk maju. Apalagi Pematang Siantar bukan kerajaan, yang penguasanya bisa semau gue! Jadi, kebebasan pers harus diperjuangkan, apa pun harganya!! Siantar ini kota perjuangan pers…..(BS)

9 September 2007

Feri Naibaho Kembali Terpilih Ketua GAMKI Siantar

Filed under: Uncategorized — siantarmen @ 3:54 pm

SIANTAR .-Konferensi cabang (Konpercab) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Siantar yang berlangsung 8-9 September 2007 di KYM jalan  Sisingamaraja berhasil menetapkan pengurus priode 2007-2010, Feri Naibaho selaku Ketua dan Rio Komeng Sekretaris.      Menurut ketua Panitia Very Silalahi pada Trans Media, bahwa konfercab yang berlangsung dua hari ini selain untuk membahas progaram kerja GAMKI ke depannya sekaligus pemilihan pengurus GAMKI priode 2007-2010.       Sehari sebelumnya juga diadakan seminar diskusi tentang peranan pemuda Kristen dalam menyikapi masalah sosial. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) pengurus priode sebelunya  2004-2007 diterima peserta konfercab, sidang dilanjutkan pembahasan tentang tata cara pemilihan pengurus.       Majelis Sidang yang dipimpin ketua Alfian Sihombing, Friado Damanik dan Jansen  Panjaitan sempat diwarnai adu argumen antar komisi-komisi. Dimana dipersoalkan  apakah ketua dan sekretaris dipilih secara paket atau langsung. Komisi I dan III  menginginkan pemilihan langsung sedangkan komisi II secara paket.       Akhirnya  setelah tidak ada kesepakatan, Alfian selaku pimpinan sidang meminta agar para ketua PAC berembug dan menentukan soal pemilihan pengurus.Akhirnya disepakati ketua dan sekretaris dipilih secara langsung untuk priode 2007-2012. Dalam  pemilihan tersebut disepakati setiap PAC mempunyai satu suara untuk mencalonkan ketua yang baru.       Pemilihan suara diikuti 6 PAC ditambah 1 suara dari DPD  Sumut. Untuk ketua ada 2 kandidat  yakni, Fery Jonson Naibaho dan Frengki Sinaga. Setelah diadakan pemungutan suara akhirnya Fery meraih 3 suara dan Frengki 2 suara sedangkan 2 suara lagi abstain.       Sementara pemilihan sekretaris ada 3 kandidat yakni Rio Komeng, Bernad Sito dan Friando Damanik. Tapi  pada saat pemungutan suara dilaksanakan ,2 calon mengundurkan diri akhirnya hanya Rio Komeng  yang tetap bersedia dan secara aklamasi terpilih sebagai sekretaris.   “Kita akui masih banyak kelemahan, tapi kita komitmen akan membangun hubungan baik dengan para pemuda-pemuda gereja karena selama ini seakan-akan ada jurang pemisah dan ini sekaligus untuk mendekatkan GAMKI pada pemuda gereja,” janji Feri Naibaho di depan peserta.      Hadir dalam kesempatan itu ketua DPD GAMKI Sumut,Ronald Naibaho,ketua  GAMKI Simalungun, Batara Manurung dan para senior GAMKI.

RE Siahaan Maju Jadi Cagubsu Karena Amanah

Filed under: Uncategorized — siantarmen @ 3:53 pm

SIANTAR.-Partai politik merupakan alat penyalur aspirasi yang bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikatakan ketua DPC Partai Demokrat Kota Siantar, Ir RE Siahaan pada HUT partai Demokrat yang ke-VI sekaligus peresmian kantor sekretariat yang baru, Minggu (9/9) di Jalan Kartini.      Dikatakan, khusus untuk kota Siantar perkembangan partai Demokrat diusianya ke enam telah melakukan berbagai kegiatan.  “Partai juga peduli terhadap nasib para petani dengan memberikan bantuan bibit padi, selain itu juga memberikan bantuan pada 560 pedagang yang ada di Kota ini serta pemberian bantuan modal pinjaman,” ujarnya.      RE Siahaan yang juga walikota Siantar mengharapkan dengan adanya pembangunan kantor ini dapat memacu kerja dan semangat para pengurus dengan meningkatkan kerja dan program partai. Dan diharapkan agar para pengurus partai bisa menjaga nama baik partai sehingga tidak menimbulkan tanggapan negatif pada masyarakat.      Soal pencalonan dirinya sebagai Cagubsu 2008, RE juga mengatakan bukan semata mata untuk kepentingan pribadi melainkan sebagai amanah untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kemajuan Sumut dan Siantar khususnya.      “Mungkin ada orang beranggapan karena saya mencalonkan diri, maka saya tidak akan melaksanakan tugas sebagai walikota dan menelantarkan kota ini.Perlu saya tegaskan saya tetap komitmen untuk membangun Siantar ke arah yang lebih baik,” katanya.      Sementara itu ketua panitia ,Polin Sinaga pada Siantar Online mengatakan dalam rangka menyambut HUT kali ini telah membuat berbagai kegiatan antara lain pentas hiburan rakyat, perlombaan mini cross juga tarik tambang ibu-ibu di kecamatan Siantar Barat.“Dalam kesempatan ini sebagai rasa syukur kita akan menyantuni 150 anak yatim dan pemberian sembako pada kaum duafa dalam rangka menyambut bulan puasa,” paparnya.      Fraksi Demokrat DPRD Siantar melalui Saud Siamanjuntak dan Yusuf Siregar menyampaikan dukungan dan merestui RE Siahaan untuk maju sebagai Calon Gubernur yang akan datang.“Dengan ini kami mengajak para pengurus partai dan kader partai Demokrat yang ada di kota ini agar sama sama memberikan dukungan pada beliau sebagai cagubsu dalam pilkada nanti,” ajak Saud di hadapan massa Demokrat. Hadir dalam kesempatan itu wakil Walikota Siantar Drs Imal Raya Harahap, Kajari Siantar Hardianto Caco SH, Kapolresta AKBP Andreas Kusnadi, unsur Muspida Plus,       Imal Raya dalam sambutannya mengharapakan kiranya dapat terjalin kerjasama yang baik antara pengurus partai Demokrat dengan pengurus partai lain dalam memajukan Kota Siantar.      “Kalau Demokrat mencalonkan RE jadi Gubernur maka saya juga harus didukung pengganti beliau sebagai walikota, jadi antara Demokrat dan PAN dapat terjalin hubungan baik,” kata Imal yang juga ketua PAN dan disambut gelak tawa para pengunjung.       Acara dilanjutkan pemberian santunan pada anak yatim dan sembako yang diserahkan RE Siahaan didampingi Imal Raya Harahap,Kejari dan Kapolresta serta pengurus DPC lainnya dan dilanjutkan pemberian hadiah kepada juara perlombaan yang sudah digelar sebelumnya.      Pelepasan balon berhadiah satu TV 21 inci, dilanjutkan pemotongan kue Ultah oleh RE.Siahaan. Acara ditutup dengan pemotongan pita oleh nyonya RE Siahaan sekaligus peresmian kantor sekretariat DPC Demoktar Siantar.

Walikota Siantar Diadukan Ke Poldasu

Filed under: Uncategorized — siantarmen @ 3:52 pm

SIANTAR- Dinilai telah melakukan kejahatan pidana, yakni manipulasi pengangkatan CPNS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS, Walikota Pematangsiantar Ir RE Siahaan diadukan ke Polda Sumatera Utara.   Pengaduan ini disampaikan Pengurus Daerah MATHLA’UL ANWAR Kota Siantar ke Kapolda Sumatera Utara tanggal 6 september 2007 yang ditandatangani ketuanya Khairuddin dan sekretaris Ahmad Lubis. Disebutkan bahwa sesuai dengan surat Walikota Siantar No 800/531/BKD/2006 dikatakan bahwa Pemko Siantar menerima calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pelamar umum sebanyak 247 orang dan 9 orang dialokasikan kepada CPNS yang lulus tahun 2004.      Sesuai dengan hasil ujian seleksi CPNS yang dilakukan sub tim Penyusunan Materi Ujian dan pengolahan hasil ujian 16 Maret 2006 yang ditandatangani Drs Al Bakri, Pemko telah membuat pengumuman di media cetak bahwa pemenang pelamar umum adalah sebanyak 239 orang.      Ternyata nama Marikke Sonny Hutapea dan Edward FH Purba tidak terdapat dalam pengumuman tersebut. Namun berdasarkan hasil investigasi Pengda  Mathla’Ul Anwar dan dengan bukti-bukti yang kuat, ditemukan telah terbit SK pengangkatan kedua nama tersebut diangkat sebagai CPNS pada lingkungan Pemko Siantar.      Bukti kuat bahwa telah terjadi kejahatan pidana, terbitnya Nomor Induk Pegawai (NIP) atas kedua nama tersebut, yakni NIP 400060196 atas nama Marikke Sonny Hutapea dan NIP 400060192 atas nama Edward FH Purba.      Dalam pengaduan tersebut juga dipaparkan bahwa Marikke Sonny Hutapea adalah adik kandung istri Walikota dan Edward FH Purba adalah suami dari Marikke Sonny Hutapea, maka disimpulkan telah terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).      Lebih lanjut dikatakan, karena sesuai dengan pengumuman seleksi CPNS yang diumumkan 16 Maret 2006 bahwa kedua nama tersebut tidak ada dalam pengumuman pemenang maka diduga dalam penerbitan SK tersebut telah terjadi pemalsuan, manipulasi dokumen dan data serta kejahatan pidana lainnya.      Walikota Siantar RE Siahaan dinilai telah menciptakan korupsi yang berkepanjangan dan akan sangat merugikan negara, sebab gaji yang diterima adalah bukan hak mereka. Untuk itu Pengda Mathla” Ul Anwar meminta kepada Kapolda Sumut untuk dalam waktu yang segera menyikapi pengaduannya dengan memeriksa serta menahan seluruh yang terlibat dalam pengangkatan CPNS yang melawan hukum tersebut.

7 September 2007

Filed under: Peristiwa,Uncategorized — siantarmen @ 3:32 pm

Kantor Dinas PUK Siantar

Ada Intervensi untuk Atur Pemenang? Penundaan Pengumuman Hasil Tender Mencurigakan

Filed under: Peristiwa — siantarmen @ 3:24 pm

SIANTAR-Setelah menjadi sorotan akibat habisnya dana pemeliharaan rutin sebesar Rp 7 miliar lebih padahal baru triwulan kedua. Dinas Pekerjaan Umum Kota (PUK) Siantar kembali disoal terkait penundaan pengumuman pemenang pemilihan langsung (PML) sebanyak 236 paket senilai Rp 18 miliar lebih yang seharusnya Jumat pekan lalu (31/8). Diduga ada intervensi dari ‘penguasa’ untuk mengatur siapa pemenangnya.      Sejumlah pemborong yang minta identitasnya dirahasiakan kepada  Siantar Online, Jumat (7/9) mengaku gelisah dengan penundaan tersebut. Mereka berkeyakinan ada skenario besar untuk memenangkan perusahaan yang telah diarahkan ‘atasan’ panitia. Dikhawatirkan, kualitas proyek akan anjlok jika dikerjakan pemborong musiman yang umumnya oknum wartawan, LSM dan pengurus partai politik tertentu.      Bahkan salah seorang pemborong yang selama ini dikenal sangat dekat dengan penguasa, berani menjamin jika berkas pemenang PML itu dibuka ke publik, kebanyakan ditandatangani wakil direktur dadakan dengan perubahan akte notaris perusahaan. “Itu mengindikasikan penentuan pemenang proyek di PUK Siantar sarat permainan, cenderung menjadi ajang bagi-bagi proyek untuk kroni, sebagai sarana menjinakkan kelompok kritis dan upah bagi pendukung setia,”katanya.Namun menurut Ir Adres Tarigan, Sekretaris Panitia Tender Drainase kepada Siantar Online, Jumat (7/9) di ruang kerjanya mengatakan pemenang proyek PML di Dinas Pekerjaan Umun (PU) Siantar akan diumumkan Senin pekan depan(10/9).Ia mengaku sebenarnya hasilnya sudah harus diketahui Jumat pekan lalu tapi akibat banyaknya perusahaan rekanan yang mendaftar serta proses penilaian sehingga hasilnya baru dapat diumumkan Senin.      “Sebenarnya kita tidak terlambat dan itu sesuai dengan Kepres No 80 tahun 2003 dan perubahannya. Sebelum diumumkan panitia dinilai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru hasilnya dapat diketahui,”terangnya. Penyebab lamanya kerja panitia, juga disebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik.       Dikatakan, dalam satu paket biasanya diikuti 3 rekanan namun dalam hal ini,  per paketnya mendaftar sampai 6 rekanan, hal ini menyebabkan proses penentuan pemenang makin lama. Untuk proyek PML 2007 ini ada 2 tim panitia penilai yakni, tim pengerjaan drainase yang diketuai Bernadus Sinaga (KTU Dinas PU) dan pengerjaan jalan yang diketuai Rupinus Simanjuntak. Khusus drainase ada 168 paket dengan rata rata nilai per paketnya Rp 50-100 juta dan nilai totalnya sebesar Rp 12.997.300.000.      Pengumuman PML akan diumumkan di papan pengumuman yang ada di kantor Dinas PU, terkecuali proses tender terbuka harus melalui pemberitaan media masa.      Ditanya mengenai penilaian apa saja yang dilakukan panitia, dia menjelaskan penilaian dimulai dari pra kualivikasi yang terdiri dari kemampuan uang dan kemampuan teknis dari setiap rekanan. “Sedangkan syarat rekanan untuk mendaftar antara lain mempunyai sertifikat badan usaha, ada surat izin berusaha, menunjukkan bukti pelunasan pajak serta mempunyai kemampuan menyiapkan dana dan peralatan untuk mengerjakan paket yang dimaksud,”jelasnya panjang lebar.      Ditegaskannya bahwa dalam hal ini tidak ada intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk mengatur siapa yang menang, jadi bukan alasan hasilnya lama diketahui. “Jadi yang berhak menentukan pemenang adalah wewenang panitia, sesuai dengan kriteria,” tegasnya.      Dia juga menegaskan, apabila ada satu nama yang mendaftar dengan menggunakan 2 atau lebih nama perusahaan rekanan maka pihaknya akan menggugurkan perusahan rekanan dimaksud. “Namun sejauh ini belum ada kita temukan dari yang mendaftar menggunakan lebih dari satu perusahaan rekanan, bila kita temukan akan kita coret dari daftar,”tandasnya.

6 September 2007

Siantar Geger, PLN Lakukan Pemadaman, Kalam Kudus Nyaris Terbakar

Filed under: Peristiwa — siantarmen @ 3:47 pm

SIANTAR- Diduga  korsleting atau hubungan arus pendek, gedung sekolah Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Jalan Merdeka nyaris terbakar, Kamis (6/9) sekitar pukul 11.00 WIB. Guru dan siswa sempat panik dan berhamburan meninggalkan lokasi. Berkat kesigapan satpam dan personil polisi, api yang sempat menyala di sekring listrik bisa dipadamkan sebelum sempat meluas.      Namun isu Kalam Kudus telah terbakar dan banyak korban segera menyebar ke mana-mana dan membuat ratusan orangtua siswa dalam hitungan menit segera berdatangan ke Kalam Kudus untuk memastikan anaknya selamat. Massa segera menyemut di depan Kalam Kudus sehingga membuat lalu lintas macet. Siswa nampak kebingungan dan ada yang menangis memanggil-manggil orangtuanya ketika dievakuasi gurunya dari kelas, terutama yang berada di lantai atas gedung sekolah.      Di antara kerumunan massa, nampak antara lain Camat Siantar Selatan Serta Ulina Girsang dan Camat Siantar Marihat Rudi Dipo Silalahi menggiring anaknya yang sekolah Kalam Kudus untuk meninggalkan lokasi. Bahkan ada juga yang langsung mengajak anaknya pulang ke rumah. Nampak, wajah trauma dan ketakutan tergambar di sebagian wajah siswa.      Menurut penuturan salah seorang pegawai Kalam Kudus, saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut, saat itu terjadi pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Tiba-tiba ada yang melihat kepulan asap dan percikan api dari arah sekering listrik. Teriakan api…segera menggema sehingga mengundang perhatian guru dan siswa yang sedang belajar untuk segera berhamburan keluar. Namun petugas satpam dengan dibantu personil polisi yang segera datang ke lokasi segera menyiramkan tabung racun anti api yang tersedia di sekolah itu. Api langsung padam sehingga mobil pemadam kebakaran yang sudah siaga batal datang ke Kalam Kudus.      Menyusul peristiwa itu, atas kebijakan pihak sekolah, proses belajar mengajar kemudian dihentikan dan siswa dipulangkan. Tidak ada korban jiwa dan kerugian yang berarti akibat peristiwa ini. Polisi dan petugas PLN nampak masih melakukan pemeriksaan di sekitar munculnya percikan api yang diduga akibat hubungan pendek.

5 September 2007

Pertarungan Merebut ‘Kursi’ Sekda Siantar Makin Sengit

Filed under: Politik — siantarmen @ 5:04 pm

Siantar-Tiga bulan sudah ‘kursi’ sekretaris daerah (sekda) Kota Pematangsiantar lowong setelah Almarhum Tagor Batubara kembali ke pangkuan Bapa di Sorga. Walau, Kepala Bappeda Drs James Lumbangaol sudah ditunjuk menjadi pelaksana,  namun siapa yang akan dilantik menjadi sekda definitif masih tak jelas. Kabarnya pertarungan merebut ‘kursi’ sekda itu makin sengit melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas nama agama, etnis bahkan partai politik.      Beberapa nama disebut-sebut masuk nominasi untuk diajkan sebagai calon sekda, antara lain James Lumbangaol, Kepala Dinas Perindag Drs Jalel Saragih, Sekwan Mag Muis Manjerang dan Kepala Dinas Kehutanan Simalungun Ir Mahrum Sipayung MS. Masing-masing kandidat memiliki kans yang sama menjadi sekda, jika kedekatan dengan Walikota RE Siahaan menjadi ukuran, maka James dan Mahrum menjadi unggulan, mengingat mereka dulunya sama-sama bertugas di Kabupaten Simalungun.      Namun Jalel dan Mag Muis Manjerang tak bisa diremehkan, mereka memiliki kedekatan khusus dengan pemuka agama di Siantar. Bahkan, Manjerang dikenal sangat dekat dengan Ketua DPRD Siantar yang juga Ketua PDIP Lingga Napitupulu BcEng. Masih segar dalam ingatan, bagaimana Manjerang bisa menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan di era Walikota Marim Purba, setelah lama nonjob, kembali menduduki posisi sebagai sekwan ketika Walikota RE Siahaan. Kabarnya, ini tak lepas dari campur tangan mayoritas anggota DPRD dari PDIP.      Kelebihan lain Mahrum Sipayung, ia dikenal sangat komunikatif dan dekat dengan semua kalangan termasuk LSM dan wartawan di Pematangsiantar. Latar belakangnya dari etnis Simalungun dan menjadi jemaat GKPS diyakini bisa ‘mengamankan’ posisi walikota dan wakil walikota sampai akhir masa jabatan. James pun dianggap sangat dekat dengan Lingga Napitupulu, bahkan pada masa Marim Purba walikota pernah didorong menjadi sekda, namun tidak terealisasi.      Mangatas Simanungkalit, warga Siantar yang selalu mengikuti denyut politik di kota itu mengatakan dari semua calon yang ada, James Lumbangaol lebih berpeluang menjadi sekda. Sebab, James katanya sangat dekat dengan PDIP dan walau dari etnis Toba, keluarganya banyak suku Simalungun. “Bahkan setahu saya, keluarganya juga banyak yang muslim, sehingga saya yakin James bisa diterima banyak kalangan,”ujarnya kepada Siantar Online, Selasa (4/9).      Kepala BKD Morris Silaahi yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya belum ada mengusulkan ke Gubernur dan Mendagri siapa yang akan menjadi sekda definitif. “Kita menunggu arahan dari pak wali siapa yang akan diajukan, sampai sekarang masih pak James menjadi pelaksana sekda,”ujarnya. Ia juga menepis penunjukan siapa sekda berdasarkan etnis, agama dan kedekatan dengan partai politik.      Pengangkatan siapa sekda, kata Morris ada mekanisme tersendiri yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sah di Indonesia. “Jadi siapa yang pantas dan memenuhi syarat, misal pangkat dan golongan, itu akan diajukan, itu ada aturan mainnya,”tegasnya sembari mengulangi dirinya masih tak tahu siapa yang akan dipercaya Walikota RE Siahaan menjadi sekda. “Kita lihat ajalah, mungkin dalam waktu dekat, tergantung pak wali,”imbuhnya.      Pemantauan Siantar Online, James Lumbangaol masih menjalankan tugasnya sebagai pelaksana sekda dengan tetap merangkap sebagai Kepala Bappeda. Bahkan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV pekan lalu, diusulkan baperjakat yang diketuai James. “Sebagai PNS, harus melaksanakan tugas yang diamanatkan atasan, jika saya dipercaya menjadi sekda, saya siap. Namun, itu merupakan kewenangan pak wali untuk menunjuk siapa menjadi sekda,”ujar James Lumbangaol ketika ditanya wartawan. Ia mengatakan akan terus melaksanakan tugas sepanjang dipercaya walikota.

The Rubric Theme Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.